Anggota Majelis Kepresidenan, Gubernur Hadhrmaut, Salim Ahmad Al-Khanbasyi, di Mukalla, berdiskusi dengan Kepala Badan Nasional Anti Korupsi, Hakim Afrah Baduwailan, tentang koordinasi dan kerjasama dalam menjaga kejujuran atau integritas nasional, dan mekanisme pengawasan untuk menjaga kekayaan umum, juga penguatan asas transparansi dan tanggung jawab.

Al-Khanbasyi dala rapat yang dihadiri juga oleh Anggota Badan Nasional Anti Korupsi, Husain Baraja, mendengarkan program badan ini dan perencanaannya, sekaligus prosedur yang digunakan untuk menghindari korupsi dan menindak kasus korupsi sesuai dengan undang-undang, juga kendala-kendala yang dihadapi, juga penekanan pentingnya kerjasama antara pelaksana negara dengan badan pengawasan demi memperbaiki kerja dan memndapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Al-Khanbasyi menyampaikan anti korupsi adalam prioritas negara dan membutuhkan kerjasama antara semua lembaga negara dan menyampaikan pentingnya  memperbaiki keuaangan dan manajemen juga pengawasan, dan memberikan lingkungan yang kondusif bagi BNAK untuk melaksanakan tugasnya.
Ditandatangani MoU kerjasama antara pemerintah daerah dan BNAK, termasuk program pelatihan dan penyuluhan untuk segenap pegawai pemerintah daerah, demi meningkatkan kesadaran akan definisi korupsi dan media untuk menghindarinya.
Penandatangan ini juga meliputi pelaksanaan hasil Muktamar Pemondasian Dewan Koordinasi Tinggi Hadhramaut yang diadakan di Mukalla pada tanggal 31 Agustus 2026.