Pemilu presiden ini diadakan setelah merujuk pada undang-undang Yaman No. 13 tahun 2001, dan keputusan presiden No.24 tahun 2011 yang memberikan mandat kepada wakil presiden untuk menjembatani sebuah dialog dengan partai-partai yang berkepentingan dalam inisiatif GCC, juga hasil penandatanganan inisiatif GCC yang dilakukan di Riyadh pada 23 November 2011. Keputusan tersebut juga menjelaskan bahwa pemilu presiden ini akan dikoordinasi dan diawasi oleh Komisi Tinggi untuk Pemilu dan Referendum (SCER), Undang-undang pemilu, dan daftar nama pemilihan.