SP itu ditujukan kepada semua kepala kementerian, dan badan-badan pemerintah di wilayah pantai, disebabkan banyaknya pengaduan dari warga mengenai tidak adanya pejabat dinas ditempatnya atau keterlambatan mereka dalam menunaikan kewajiban dinas.
Dari sini gubernur minta agar kedisplinan semua kepala dinas dan pegawainya kembali dibina, dan meminta kepada kantor kementerian pelayanan umum dan asuransi untuk membentuk panitia yang akan mnegontrol kedisiplinan para pegawai kemudian melaporkan hasil pantauan mereka, agar yang melanggar jam wajib dinas bisa dikenakan sanksi secara undang-undang.