Arahan ini setelah diterbitkannya penunjukan anggota MK, Faraj Salimin Bahsani sebagai pengawas pelaksanaan solusi ini sehingga marwah negara tetap terjaga, Bahsani mengatakan : strategi ini merupakan perubahan dalam manajemen pemasukan provinsi, dan merupakan babak baru pemerintah untuk keadilan pemasukan, di sini dibutuhkan transparansi dan kedisiplinan penuh dalam memenej kekayaan negara. Arahan tersebut menyebutkan bahwa : hasil penjualan diesel dan mazut akan masuk sepenuhnya ke dana ini disamping pemasukan pemerintah dari sisi kenegaraan, tidak satu pihak pun di dalam provinsi berhak untuk mengeluarkan dari dana ini, kecuali untuk sektor listrik melalui cek bulanan yang ditandatangai oleh kepala dana, kepala kantor keuangan, dan dari saya pribadi, agar jangan sampai dana ini bocor. Termasuk dalam arahan ini pembentukan badan pengawas perjalanan minyak secara detail dari Petromasilah sampai ke pihak yang membutuhkan, dengan pemeriksaan ketat, arahan ini dilaksanakan mulai tanggal 11 Mei 2025 M.